Tarik Ulur Perbup Daftar Kewenangan Desa

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada desa. UU Desa merupakan pengakuan dan penghormatan negara pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Namun, tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa tak jua berkesudahan. Akibatnya, sebagian besar bupati lambat membuat peraturan (Perbup) tentang kewenangan desa.

Pada pasal 19 UU Desa, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu (1) kewenangan berdasar hak asal-usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 20 diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Sayang, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten (baca: bupati) untuk membuat Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa. Para ahli berpendapat lahirnya PP tersebut sebuah langkah mundur.

Jalan tengah coba ditawarkan Kementerian Desa melalui Permendesa No 1 tahun 2015. Meski Permen ini masih mengacu pada PP 43 tahun 2014, dia memberikan syarat tegas, perumusan Perbup tentang Kewenangan desa harus melibatkan desa. Selain itu, Permen juga memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kewenangan desa, baik yang berdasar hak asal-usul maupun lokal berskala desa.

Sebelum lebih lanjut membahas Perbup, baiknya kita sepakati apa itu kewenangan desa? Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa. Apa itu, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Pada pasal 15-18 Permendesa di atas, Bupati/Walikota diperintahkan untuk membuat kajian yang mengidentifikasi dan menginventarisasi kewenangan desa dengan tiga cara, yaitu:

Pertama, inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;

Kedua, identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan

Ketiga, membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Setelah kegiatan pengkajian dilaksanakan, maka hasilnya dibahas dalam forum multistakeholder yang melibatkan desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait. Rancangan daftar kewenangan tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Usai menetapkan Perbup daftar kewenangan desa, bupati/walikota harus melakukan sosialisasi Perbup kepada Desa, sekaligus memfasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.

Di tingkat desa, kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Ingat Perbup bukan harga mati. Kepala Desa dan BPD dapat menambah jenis kewenangan sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan, dan kondisi lokal Desa. Selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dalam struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Perbup kewenangan desa diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Faktanya, sebagian besar bupati belum menetapkan Perbup itu sehingga terjadi kekosongan hukum di tingkat kabupaten.

Pungkas kata, apakah bupati Anda sudah menetapkan Perbup kewenangan desa? Mari berdiskusi. (YS)

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

3 thoughts on “Tarik Ulur Perbup Daftar Kewenangan Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *