Merumuskan Kewenangan Desa dalam Perlindungan Buruh Migran

Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan kosakata populer untuk menunjuk para tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebagian besar BMI berasal dari pelosok perdesaan yang bekerja sebagai buruh rendahan di pabrik-pabrik, lainnya bekerja di sektor informal (tata laksana rumah tangga).

Pada 2014, data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) menunjukkan jumlah BMI mencapai 429.872 orang. Jumlah itu meliputi 219.610 orang (58 prosen) bekerja di sektor formal dan 182.262 orang (42 prosen) bekerja di sektor informal.

Akibat perlindungan yang lemah, ribuan BMI menjadi korban kekerasan, sengketa industrial, dan penipuan.

Perlindungan dari Hulu

Gagasan perlindungan BMI dari hulu telah digalakkan oleh desa-desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM) dan Lakpesdam NU Cilacap. Pada 2013, gagasan itu diluncurkan pada Jambore BMI di Desa Sidaurip, Binangun, Cilacap. Pemerintah desa didorong untuk menjadi aktor baru dalam perlindungan BMI karena faktanya sebagian besar BMI adalah warga desa.

Gagasan di atas terbentur pada kebijakan ketenagakerjaan. Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memberikan ruang pada desa. Tak ada satupun kata desa dalam undang-undang tersebut.

Asa datang dari UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan dapat memfungsikan diri dalam pendataan migrasi warga. Pekerjaan ini bukan hal baru karena selama ini desa melakukan tugas perbantuan dalam pendataan penduduk (lahir, mati, pindah).

Dalam UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada sejumlah kewenangan yang terkait dengan desa:

Pasal 1 ayat 20
Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

Pasal 7 ayat 1 point f
penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 12 ayat 1
(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 59 ayat 5
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Penjelasan disebutkan bahwa untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkanberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pengalaman tersebut menjadi modal dasar bagi pemerintah desa untuk mengerjakan pendataan warga mereka yang bekerja di luar negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *