Jagongan Warga Bikin Warga Melek Politik

jagongan warga lakpesdam nu diikuti masyarakat adat desa kalikudi adipala cilacap

Puluhan warga duduk santai di Balai Desa Kalikudi. Keberadaan mereka cukup mencolok. Rata-rata mengenakan baju beskap hitam, kain batik, dan di kepala mereka ada kain ikat. Hari itu, Rabu (23/3), mereka berkumpul untuk mengikuti Jagongan Warga.

Jagongan Warga merupakan forum yang difasilitasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nadhlatul Ulama (Lakpesdam-NU) Kabupaten Cilacap untuk mengasah pengetahuan masyarakat adat di Kalikudi, khususnya tentang politik kewargaan. Kegiatan ini mengusung topik cukup nyentrik, “Warga Cerdas, Ana Sing Was-Was.”

Desa Kalikudi terletak di wilayah Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Di desa ini, tinggal para penganut agama lokal (aliran kepercayaan) yang tergabung Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) Kalikudi. Kegiatan Jagongan Warga diselenggarakan untuk merevitalisasi tradisi masyarakat adat di Kalikudi dalam membahas suatu topik secara terbuka, santai, dan informal.

Sejak dahulu, warga Kalikudi terbiasa membahas beragam permasalahan yang muncul di masyarakat dalam tradisi Jagongan. Meski, jagongan bukan forum resmi desa tetapi cara ini cukup ampuh mencari jalan keluar masalah, terutama permasalahan keluarga, sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Jagongan kali ini diikuti cukup meriah karena dihadiri oleh Ketua Lakpesdam Cilacap, Saiful Mustain, dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cilacap, Sigit Kwartianto. Keduanya diminta berbagi pengalaman tentang tema pendidikan politik kewargaan (civil and politic education) bagi masyarakat adat.

Saiful Musta’in mengingatkan warga bahwa tak lama lagi, masyarakat Cilacap akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), tepatnya pada 2017. Menurutnya, Pemilukada merupakan salah satu pesta demokrasi masyarakat Cilacap.

“Ini hajatnya masyarakat Cilacap, karena itu keterlibatan masyarakat dalam Pilkada sangat penting. Saat Pemilukada, masyarakat memberikan mandat mereka pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mereka percaya,” jelas Kang Ipul, panggilan akrab Syaiful Musta’in.

Pemilukada diselenggarakan setiap lima tahun. Setiap lima tahun, masyarakat akan mengevaluasi kinerja bupati dan wakil bupatinya secara serentak. Bila kinerja mereka buruk, masyarakat dapat memilih penggantinya yang lebih sesuai dan amanah. Pemilukada itu juga bagian dari cara bermusyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat Cilacap, terutama warga yang memiliki hak pilih.

Trias Politika

Dalam literatur ilmu politik, Indonesia menganut paham trias politika, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga lembaga tersebut membangun konstruksi tata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Pertama, lembaga Eksekutif bertugas untuk menjalankan amanah perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU), peraturan, dan lain-lain. Pihak yang termasuk dalam Lembaga Eksekutif antara lain Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa.

Kedua, lembaga Legislatif bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat dan membuat perundang-undangan, seperti UU, peraturan, dan lainnya. Pihak yang termasuk dalam lembaga legistalif, antara lain DPR, DPRD, dan BPD.

Ketiga, lembaga Yudikatif bertugas untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan undang-undang. Pihak yang termasuk dalam lembaga Yudikatif, antara lain Kejaksaan, Kepolisian.

Di samping ketiga pilar di atas, keterlibatan masyarakat menjadi inti dari demokrasi. Sayang, selama ini keterlibatan masyarakat acapkali sekadar mobilisasi politik. Pendidikan politik jarang dilakukan oleh partai politik supaya patronase elit terus langgeng.

“Jadi, semakin banyak warga cerdas, pasti ada pihak yang was-was lho,” lanjutnya.

Pemilukada Cilacap

Sementara itu, Sigit Kwartianto merincikan penjelasan Kang Ipul dalam proses Pemilukada Cilacap pada 2017. Menurutnya, setiap orang memilki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati apabila mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain itu, setiap warga berhak mendapatkan informasi yang cukup tentang calon bupati dan wakil bupati, baik biodata diri maupun program-programnya.

“Pelajari biodata calon dan cek apakah program-programnya sesuai dengan keinginan rakyat,” jelas Sigit.

Pemilukada Cilacap akan digelar secara serentak pada Rabu Legi, 15 Februari 2017. Pada Pemilu Legislatif 2014 tercatat partisipasi pemilih mencapai 65 prosen. Sigit optimis pada Pemilukada 2017, angka partisipasi pemilih akan meningkat.

Warga akan memiliki hak pilih apabila memenuhi sejumlah syarat, yaitu Warga Negara Indonesia, berusia 17 tahun atau kurang dari itu tapi sudah menikah/pernah menikah, tidak dicabut hak pilihnya, bukan anggota TNI dan Polri.

“Mereka yang memiliki hak pilih akan diundang untuk menyalurkan suaranya di kotak suara. Bila, undangan pemilihan tidak ada maka cukup bawa KTP Anda,” lanjutnya.

Pencalonan Bupati maupun Wakil Bupati dapat menggunakan dua cara, yaitu jalur partai politik (Parpol) dan jalur perseorangan/independen. Parpol maupun gabungan Parpol dapat mencalonkan pasangan calon apabila memenuhi 10 kursi DPRD. Sementara untuk Perseorangan harus diajukan oleh 6,5 prosen dari jumlah pemilih terakhir (kira-kira 90 ribu) dibuktikan dengan KTP.

“Saya berharap warga Cilacap dapat memilih calon yang terbaik,” pungkas Sigit.

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

One thought on “Jagongan Warga Bikin Warga Melek Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *