Forum Warga Kuatkan Prakarsa Desa

Prakarsa desa maujud dalam besarnya komitmen desa untuk mengatur dan mengurus beragam urusan yang ada di desa. Keterlibatan warga dalam musyawarah desa maupun penyusunan peraturan desa akan mendorong terwujudnya desa yang kuat dan mandiri.

Forum Warga kunci penting lahirnya prakarsa desa. Forum Warga mengusung gagasan demokrasi musyawarah. Dalam demokrasi musyawarah, beragam persoalan dibahas secara bersama-sama secara kekeluargaan.

Keberadaan Forum Warga di tingkat desa bertujuan untuk membentuk empat karakter desa, yaitu desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bertenaga secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Pertama, desa bertenaga secara sosial berarti desa menjadi tempat bagi warga untuk memupuk modal sosial, seperti membangun kerukunan, solidaritas sosial, maupun ketahanan sosial.

Kedua, desa berdaulat secara politik berarti desa memiliki kewenangan, hak dan prakarsa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberi mandat kepada desa tentang kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kedua asas dan kewenangan ini menjadi dasar bagi kemandirian desa atau sering disebut dengan Desa Membangun.

Ketiga, desa bertenaga secara ekonomi berarti desa memiliki ruang dan kesempatan untuk mengembangan sentra ekonomi di desa. Desa bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan roda perekonomian desa.

Keempat, desa bermartabat secara budaya memiliki dimensi yang luas, mulai dari merawat kearifan lokal, taat pada aturan hukum, serta menghormatik nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan.

Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut anut oleh warga.

Yossy Suparyo

Warga Tinggarjati Lor, Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Alumnus Teknik Mesin-Univesitas Negeri Yogyakarta dan Ilmu Informasi-Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Direktur Gedhe Foundation (2014-sekarang). Anggota Pokja Masyarakat Sipil - Kementerian Desa

5 thoughts on “Forum Warga Kuatkan Prakarsa Desa

  1. Undang2 ini masih terus diuji keberhasilannya dalam implementasi. Awasi juga desa kita agar kewenangannya tidak dibablasi oknum

    1. Uu desa dalam beberapa hal harus dibreakdown dalam perda dan perbup. Ini terutama untuk akomodasi hal yg bersifat lokal. Potensi konflik juga ada misal soal wewenang desa dengan pemda dalam akselerasi pembangunan desa. Apbd sulit mengalokasikan utk pembangunan desa berskala lokal. Sementara dana desa belum mengkovernya. Perencanaan desa penting agar isu2 desa masuk dlm rkp dan apbdesa

  2. Persoalan laten di Kabupaten Cilacap adalah bupati tidak berani mengeluarkan Perbup tentang Kewenangan Desa. Payung hukumnya sudah jelas, PP 43 th 2014 diperbaiki PP 47 th 2015, Permendesa No 1 th 2015 yang mengamanatkan seluruh bupati untuk menetapkan pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa.

    Akibat bupati tak keluarkan Perbup sehingga desa tidak memiliki rujukan di tingkat kabupaten. Situasi ini menunjukkan bupati masih gagap menerjemahkan mandat UU Desa di tingkat kabupaten. Ironisnya, Bupati Cilacap mengusung adagium “Bangga Mbangun Desa”. Tak heran, publik sering beranggapan adagium itu sekadar isap jempol belaka.

    Senyampang dengan itu, desa memilih diam karena mereka juga gagal merumuskan kewenangan mereka sendiri, baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Itu pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama.

  3. “Bangga Mbangun Desa” itu hanya jargon kosong. Momentum uu desa bahkan tidak digunakan untuk menerjemahkan jargon tsb. Ini kan aneh. Bangga mbangun desa hanya diterjemahkan kunjungan ke desa. Apa bedane karo sepur. Kur bolak balik thok

  4. Dalam konteks uu desa, dprd cilacap lagi menyusun perda inisiatif yaitu perda pembangunan perdesaan dan pemmberdayaan pertanian. Tgl 31 maret ada public hearing di dprd

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *