Desa Membangun: Kuatkan Prakarsa dan Kewenangan Desa

Desa Membangun lahir dari kemauan kuat para pegiat desa untuk mengambil inisiatif tata kelola sumber daya desa. Meski kewenangan desa sangat terbatas, kemampuan untuk menggali, mengolah, dan mengembangkan sumber daya yang ada di desa menjadi kunci kemajuan desa. Desa Membangun menjadi gagasan kolektif desa-desa untuk memperkuat prakarsa desa menjadi kewenangan-kewenangan desa.

Gerakan Desa Membangun (GDM) lahir jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. GDM justru menjadi bagian dari inspirator sejumlah prinsip pengaturan desa, seperti pengakuan/penghargaan atas keanekaragaman bentuk dan tata kelola desa, pelayanan publik yang prima, perlindungan atas warga desa yang memiliki kerentanan sosial tinggi, pembangunan yang berkelanjutan, mengembangkan desa sebagai sentra ekonomi baru, dan pendayagunaan dan pelestarian budaya asli. Kini, prinsip-prinsip tersebut telah menjadi hukum positif karena tersurat dalam UU desa.

Penguatan prakarsa desa menjadi semangat penyusunan UU Desa. Supaya prakarsa baik di atas dapat menjadi acuan kolektif desa, maka dilakukan proses pelembagaan melalui kewenangan desa. Eko (2015:99) berpendapat kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, terminologi mengurus dan mengatur dapat dijelaskan dalam poin berikut ini:

  1. Mengeluarkan dan menjalankannya aturan main (peraturan) tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga publik memiliki acuan bersama yang bersifat mengikat.
  2. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankannya kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.
  3. Memutuskan dan menjalankannya alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaatnya.
  4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Dampak dari penerapan prinsip-prinsip di atas, desa harus diberi kewenangan tata kelola sumber daya dan pagu penganggaran yang jelas.

One thought on “Desa Membangun: Kuatkan Prakarsa dan Kewenangan Desa

  1. Butuh waktu dan proses yang cukup panjang tuk memahami tentang Desa membangun, apalagi sampai merealisasikan maksud dan tujuannya..Efek kebiasaan dari orang-orang yang diberi amanah tuk mengatur desanya dengan “biasa saja” yang penting pimpinan senang, anggaran terserap, laporan aman tanpa catatan, masih sangat dibutuhkan energi ekstra untuk mewujudkan desa membangun menuju desa yang mandiri dan berdaya.Butuh orang-orang Cerdas yang kreatif inovatif tuk membangun kemandirian di desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *